JIS Sumbar
SOLOK KOTA - Harga komoditas pangan, antara lain cabai, telur ayam, kedelai dan minyak goreng, telah mengalami peningkatan sejak Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang lalu. Bahkan setelah Nataru, harga barang kebutuhan pokok terutama minyak goreng masih terus mengalami peningkatan.
Guna menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin, terlebih ditambah lagi dampak dari Pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) melalui penebalan dan perluasan bantuan sosial Sembako . Program BLT minyak goreng ini merupakan bagian dari program PEN, yang anggarannya menggunakan program PEN 2022. BLT minyak goreng ini ada yang menjadi rumpun dari program bantuan sosial pangan yang ada di Kementerian Sosial, dan sebagian menjadi bagian dari rumpun program BT-PKLWN yang dilaksanakan bersama TNI dan Polri dalam pendistribusiannya.
Dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan tunai (BT) Pangan ini, Kodim 0309/Solok turut mendapat amanah dan perintah pada 2 dari 3 wilayah binaannya, yakni Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sementara untuk Kabupaten Solok, disalurkan oleh Polres Solok, Arosuka.
Menurut keterangan komandan Kodim (Dandim) 0309/Solok, Letkol Arm Hendrik Setiawan, SE, BT Pangan itu maksudnya adalah bantuan minyak goreng yang diberikan kepada pelaku usaha pedagang kali lima dan warung kecil (BT-PKLW) seperti penjual gorengan, siomay, batagor, warung kecil dan sebagainya.
Adapun bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar 300 ribu rupiah. Dikatakan Dandim, bantuan ini sebagai pentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah akibat kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harganya melambung tinggi, sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut dapat membantu mengurangi beban bagi masyarakat khususnya PKLW. Dengan demikian, harga jual dari dagangan PKLW ini tidak naik dan tetap terjangkau oleh pembeli, hingga tak berpengaruh bagi omset pedagang.
“Program BT Pangan (Migor) ini diberikan oleh pemerintah pusat yang penyalurannya salah satunya adalah melalui instansi TNI. Kodim Solok sendiri mendapat tugas untuk menyalurkan kepada 6.000 PKLW yang ada di dua wilayah binaan yaitu Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan masing-masing penerima manfaat sebanyak 3.000 PKLW. Tentunya sebelum menyalurkan dana tersebut, kami harus mendata masyarakat yang memenuhi syarat sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Panglima TNI sebeluumnya, ” terang Dandim.
Adapun proses pendataan dan rekapitulasi calon penerima manfaat BP-PKLW ini, Kodim 0309/Solok memberdayakan Babinsa di masing-masing kelurahan dan Nagari, berdasarkan sprint Komandan Kodim. Pendataan dilakukan harus sesuai dengan kriteria dan mekanisme penyalurannya.
Diterangkan Hendrik, calon penerima sebelumnya harus mengisi data yang dibutuhkan pada formulir yang disediakan oleh petugas tidak terdaftar sebagai penerima BPUM tahun 2021. Selain itu, syarat calon penerima manfaat adalah bukan ASN, anggota TNI-Polri, atau pegawai BUMD termasuk anggota keluarga inti dan purnawirawan atau pensiunan.
Terkait jenis pedagang yang dikategorikan sebagai pedagang kaki lima yagn dimaksud meliputi pedagang asongan, pedagang menggunakan sepeda, pedagang menggunakan gerobak, pedagang menggunakan tenda warung tegal, warung kopi, dan warung rokok.
Untuk pendistribusiannya, kata Dandim 0309/Solok Letkol Arm Hendrik Setiawan, terpusat di Kodim dan khusus untuk wilayah Solok Selatan, dibagikan di Koramil setelah nantinya anggaran turun ke Kodim.
Sebelumnya Dandim 0309/Solok, Letkol Arm Hendrik Setiawan Setiawan mengikuti Virtual Conference (Vicon) bersama Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjend TNI Sapriadi, membahas tentang Bantuan Tunai Pangan TNI (BT Pangan TNI), pada Senin lalu, 18 April 2022.
Dalam Vicon yang diikuti dari Ruang Yudha Makodim 0309/Solok itu, Dandim didampingi oleh Kasdim 0309/Solok Mayor Inf Hendra Bagus Ariko, Pasiops Kapten Cba Heryanta, Pasiter Kapten Inf P. Simanjorang beserta anggota staf Kodim 0309/Solok. (Amel)
Update 
